MODUL BUDAYA POLITIK

Standar Kompetensi :

• 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
• Kompetensi Dasar :
• 2. Menganalisis tipe-tipe budaya poitik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Tujuan Pembelajaran :

• 1. Mengidentifikasi tipe budaya politik di Indonesia
• 2. Menyimpulkan budaya politik dalam demokrasi parlementer
• 3. Menyimpulkan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
• 4. Menyimpulkan budaya politik dalam era orde baru
• 5. Menentukan tipe budaya politik yang dapat menumbuhkan keberanian dalam mengemukakan pendapat dan siap menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab.

Petunjuk Belajar Menggunakan Modul:

• 1. Dengan modul ini diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri konsep budaya politik tanpa atau dengan bimbingan guru.
• 2. Modul ini dikembangkan dari konsep yang mudah ke yang sulit, dari konsep nyata ke konsep yang abstrak dan dari konsep yang sederhana ke konsep yang rumit.
• 3. Belajarlah secara berkelompok dengan anggota kelompok maksimal 6 orang.
• 4. Baca baik-baik Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran.

Prasyarat Belajar:

• Sebelum mempelajari pengertian budaya politik, peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai apersepsi:
• 1. Apakah pengertian tipe budaya politik?
• 2. Sebutkan macam-macam tipe budaya politik!

PENDAHULUAN

         Salah satu indikator suatu negara demokratis adalah sikap dan budaya rakyat atau warga negaranya yang terbiasa berperilaku demokratis. Perilaku demokrasi akan tumbuh subur dalam budaya politik yang partisipan.

         Berikut akan diuraikan mengenai tipe-tipe budaya politik, budaya politik dalam demokrasi parlementer, pentingnya sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik, budaya politik dalam era orde baru, serta tipe budaya politik yang dapat menumbuhkan keberanian dalam mengemukakan pendapat dan siap menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab.

TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK 


Tipe-tipe budaya politik dapat ditinjau berdasarkan:

1. Sikap yang ditunjukan

Pada tipe budaya ini budaya politik dibagi bersifat militan dan toleransi.

Budaya Politik Militan

Yaitu sikap politik seseorang yang menghendaki perubahan atau tindakan secara cepat, jika perlu dengan cara kekerasan. Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya yang mungkin salah.

Budaya Politik Toleransi
Yaitu berpusat pada masalah/ide yang harus dinilai. Selalu membuka pintu untuk bekerjasama.

2. Berdasarkan orientasi politik, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial (parochial political culture) :
    Cirinya :

• - Lingkupnya sempit dan kecil
• - Masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta huruf khususnya petani dan buruh tani.
• - Spesialisasi kecil belum berkembang.
• - Pemimpin politik biasanya berperan ganda bidang ekonomi, agama dan budaya.
• - Masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas.
• - Masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan sistem politik kecil.

2. Budaya Politik Subjek (subject political culture) :
    Cirinya :

• - Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang- undang.
• - Tidak melibatkan diri pada politik atau golput.
• - Masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap sistem politik.
• - Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik, atau output.
• - Rendah dalam input kesadaran sebagai aktor politik belum tumbuh.

3. Budaya Politik Partisipan (participant political culture) :

Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi politik antara lain :

• - Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah.
• - Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat.
• - Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi.

Ciri budaya politik partisipan :

• 1. Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif dalam kehidupan politik.
• 2. Melibatkan diri dalam system politik sangat berarti walaupaun hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu.
• 3. Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan sistem politik.
• 4. Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input maupun output bahkan posisi dirinya sendiri, dll.

Menurut Moechtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik :

• a. Model masyarakat demokratis industrial yang terdiri dari aktivis politik, kritikus politik. (identik dengan budaya politik partisipan).
• b. Model sistem politik otoriter rakyat sebagai subjek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan pemerintahan (identik dengan budaya politik subjek).
• c. Model masyarakat sistem demokratis pra–industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup, kontak politik sangat kecil, (budaya politik parokial).

Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik negara patrimonialistik adalah :

• a. Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-temannya.
• b. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.
• c. Rule of Law lebih bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man)
• d. Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.

Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah :

• a. proyek di pegang pejabat.
• b. promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku (surat sakti).
• c. anak pejabat menjadi pengusaha besar, memanfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan istimewa.
• d. anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik.

Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, kita dapat mengukurnya melalui beberapa dimensi yaitu:

• 1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya. Pengetahuan ini seperti sejarah, letak geografis, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara, dll.
• 2. Pemahaman masyarakat tentang struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
• 3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan. Hal ini meliputi masukan opini dari masyarakat dan media kepada pemerintah.
• 4. Sejauh mana partisipasi politik masyarakat dalam bernegara. Hal ini penting untuk mengetahui hak dan kewajibannya.

Karikatur realitas politik (dok: inilah.com)

Budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah budaya politik campuran, artinya gabungan dari ketiga tipe budaya politik di atas. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa ciri dari masyarakat Indonesia seperti adanya sub-budaya yang beraneka ragam, hal ini karena Indonesia memiliki budaya sendiri sendiri. Selain itu kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih kuat ikatan primordial yang dikenali melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan.

Nazarudin Samsudin menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhinneka Tunggal Ika.

BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.

2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah :

• - Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).
• - Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)
• - Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.
• - Kegiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :

          · Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam mempengaruhi pemerintah.
          · Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti: ikut memeilih dalam pemilihan umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll. Selain itu ada yang melalui cara–cara di luar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) berupa: kekerasan (violence), demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput), hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar, dll.

3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin politik dan turut langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.